SuaraForum.com.Dua skadron udara di bawah jajaran Komando Operasi Udara (Koopsau) II, menggelar latihan pengisian bahan bakar di udara (air refueling) menggunakan empat pesawat Sukhoi 30 dari Skadron Udara 11 dan satu pesawat Lockheed Martin KC-130 Skadron Udara 32 di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (3/12/2020).

Komandan Lanud Sultan Hasanuddin Marsma TNI H. Haris Haryanto, S.I.P. menjelaskan  bahwa latihan tersebut merupakan latihan rutin yang diselenggarakan TNI AU dengan tujuan meningkatkan keterampilan para penerbang mengoperasikan pesawat yang diawakinya. “Dalam latihan kali ini, dua tipe pesawat yang dilibatkan yaitu pesawat Sukhoi 30 MK2  dan pesawat "tanker" KC-130 BT,” ujarnya.

Pesawat tanker tersebut, kata Komandan Lanud Sultan Hasanuddin, memiliki spesifikasi sebagai pesawat yang bertugas melaksanakan operasi pengisian bahan bakar di udara bagi pesawat tempur di jajaran TNI AU, termasuk Sukhoi 30 MK2 dari Skadron Udara 11.

Komandan Skadron Udara 11, Letkol Pnb I Gusti Ngurah Sorga Laksana yang merupakan Alumnus AAU 2002 juga menyampaikan bahwa Air Refueling sangat diperlukan untuk meningkatkan Combat Radius dan daya jelajah dalam melaksanakan operasi udara. 

“Latihan ini sangat penting, mengingat Wilayah Udara Yuridiksi Nasional yang begitu luas sehingga dibutuhkan kemampuan tersebut untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan Negara dari segala macam ancaman baik serangan udara musuh maupun pelanggaran-pelanggaran udara lainnya,” jelasnya. 

SuaraForum.com.(Jayapura-Papua). Satgas Pamtas RI-PNG Yonif Mekanis Raider 413 Kostrad Pos Skofro Lama menggelar Pengobatan secara door to door di Kampung Skofro Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom guna mencegah terjangkitnya masyarakat dari Wabah penyakit Akibat Curah hujan yang sangat tinggi di Penghujung Tahun.

Hal tersebut disampaikan Dansatgas Pamtas RI-PNG Yonif MR 413 Kostrad Mayor Inf Anggun Wuriyanto, S.H., M.Han. dalam rilis tertulisnya di Distrik Muara Tami Kota Jayapura, Papua, Jumat (04/12/2020).

Dansatga mengatakan bahwa curah hujan di penghujung tahun ini sangat tinggi sehingga rentan menimbulkan wabah penyakit akibat banyaknya genangan air. “Untuk itu kami berupaya menggelar Pengobatan keliling di berbagai Kampung termasuk Kampung Skofro yang digelar oleh Pos Skofro Lama,” ujarnya.

Sementara itu, Serka Adhi Susilo selaku Komandan Pos Skofro Lama mengungkapkan bahwa di Kampung tersebut termasuk wilayah dengan endemik Malaria yang tinggi. Mungkin cukup sulit untuk menghindar dari penyakit malaria mengingat wilayah Kampung Skofro termasuk wilayah dengan endemik malaria yang tinggi.

“Namun bagaimana kita bisa mencegah dan mengobatinya dengan tepat sasaran hingga tuntas, sehingga kami rutin menggelar pengobatan dan Rapid Diagontic Test (RDT) untuk mengecek warga dari penyakit malaria,” katanya.

Selaku Kepala Kampung Skofro, Heri Kroom mengapresiasi kegiatan pengobatan keliling yang telah dilakukan Pos Skofro Lama pimpinan Serka Adhi Susilo. “Terima kasih atas bantuan pengobatan yang diberikan kepada warga kami, semoga Kampung Skofro terhindar dari wabah penyakit akibat dari derasnya curah hujan di akhir tahun ini,” harapnya.

SuaraForum.com.(Jakarta). Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP) menggelar Diskusi Webinar Series ke-19 di Jakarta, dengan tema “Pendekatan Kemanusian dan Keamanan di Papua”, Kamis (3/12/2020).

Diskusi yang dihadiri oleh Direktur Eksekutif PSKP Efriza, S.I.P., M.Si. sebagai pemantik diskusi, salah satunya menghadirkan mantan Kepala Bais TNI Laksda TNI (Purn) Soleman B. Ponto.

Dalam diskusi tersebut, Laksda TNI (Purn) B. Soleman Ponto menyampaikan pembahasan di Papua melalui pendekatan kemanusiaan yang didasarkan kepada Hukum HAM (Hak Asasi Manusia) dan pendekatan keamanan didasarkan kepada Hukum Humaniter. Menurutnya, Hukum HAM dan Humaniter dipakai karena keuniversalan hukum ini berlaku dalam dunia internasional.

Laksda TNI (Purn) Soleman Ponto mengatakan bahwa ada konflik yang tidak bisa digolongkan menjadi konflik bersenjata yaitu kekacauan atau tindakan kriminal bersenjata. Menurutnya, situasi di Papua saat ini bukanlah konflik bersenjata, karena yang berada di Papua saat ini adalah kelompok kriminal bersenjata (tindakan kekerasan bersenjata).

Mengenai bagaimana situasi di Papua saat ini. Apakah di Papua terjadi konflik senjata ataukah gangguan keamanan atas tindakan kriminal bersenjata, mantan Kepala Bais TNI menjelaskan bahwa dalam konflik bersenjata, Hukum Humaniter konflik dibagi menjadi dua bagian yaitu konflik bersenjata Internasional dan konflik bersenjata internal.

“Apabila ada pasukan pembangkang bersenjata melakukan perlawanan terhadap angkatan bersenjata suatu negara, maka itu adalah konflik bersenjata internal,” katanya.

Sedangkan dalam Hukum HAM, Laksda TNI (Purn) Soleman Ponto menjelaskan bahwa  terdapat tiga poin mengenai keadaan Papua pada saat ini yaitu : Pertama,  mengenai perlindungan terhadap hak-hak individu atau hak kelompok dan dilindungi secara internasional dari pelanggaran yang dilakukan pemerintah atau aparatnya maupun aktor non-negara yang terlibat.

Kedua, hak untuk hidup, untuk tidak disiksa, merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun oleh siapa pun. Ketiga, hak untuk menentukan nasibnya sendiri (Internal dan Pemisahan ‘pembebasan dan separatis’).

SuaraForum.com.(Merauke). Untuk memastikan makanan dan minuman yang dijual pedagang benar-benar sehat dan layak untuk dikonsumsi, Satgas Pamtas Yonif 125/Simbisa bersama tim Puskesmas Sota dan aparat Kepolisian setempat menggelar pengecekan rumah makan dan kios milik pedagang di Distrik Sota, Kab. Merauke, Papua, Jumat (4/12/2020).

Dansatgas Pamtas Yonif 125/Simbisa Letkol Inf Anjuanda Pardosi menyampaikan bahwa kegiatan pengecekan jualan pedagang ini, selain memastikan makanan dan minuman yang dijual higienis, juga untuk memberi kenyamanan dan kebersihan bagi setiap konsumen yang mengkonsumsinya.

“Bersama petugas Kesehatan Puskesmas Sota dan aparat Kepolisian setempat, tiga orang personel Satgas dipimpin Danton Kes Satgas Letda Ckm Samsul Bahri, A.Md. Kep memeriksa makanan dan minuman yang dijual pedagang,” ujarnya.

Selanjutnya dikatakan bahwa pengecekan dan pemeriksaan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat di wilayah perbatasan. “Jangan sampai warga mengkonsumsi makanan dan minuman yang sudah tidak layak edar (kadaluarsa) yang berpotensi menyebabkan timbulnya berbagai penyakit,” jelasnya.

Dijelaskan pula bahwa Satgas Yonif 125/Simbisa di bawah Komando Pelaksana Operasi (Kolakops) Korem 174/ATW selalu bersinergi dengan instansi terkait dalam mewujudkan rasa aman dan nyaman bagi warga, termasuk dalam upaya meningkatkan kenyamanan konsumen di wilayah perbatasan.

“Kami juga menghimbau kepada warga agar lebih waspada dan teliti dalam berbelanja. Pastikan makanan/minuman yang dibeli belum kadaluarsa dan layak untuk dikonsumsi,” tandasnya.

Di tempat terpisah, Yuslina Simangunsong, A.Md. Kep (29 th) petugas kesehatan Puskesmas Sota menyampaikan bahwa kegiatan pemeriksaan rumah makan dan kios ini dilakukan secara rutin untuk memastikan makanan/minuman yang dijual kepada masyarakat benar-benar layak untuk dikonsumsi.

“Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerja sama Satgas yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini. Sekali lagi kami berterima kasih atas bantuan Satgas, semoga kerja sama seperti ini akan tetap berlanjut di kemudian hari,” ucapnya.

Autentikasi :
Papen Satgas Yonif 125, Lettu Chk Juspindeli Girsang

SuaraForum.com.(Puspen TNI). Panglima TNI Marsekal TNI DR. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P., menyematkan tanda kehormatan Bintang Dharma kepada sepuluh Perwira Tinggi TNI, bertempat di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (4/12/2020).

Penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia Bintang Dharma kepada Perwira Tinggi TNI tersebut berdasarkan Keppres Nomor 67, 88, 103, 120/TK/Tahun 2020, tanggal 6 November 2020.

Tanda Kehormatan Bintang Dharma tersebut sebagai penghargaan kepada prajurit TNI atau warga negara Indonesia bukan anggota TNI yang menyumbangkan jasa bhakti dengan melebihi dan melampaui panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas militer sehingga memberikan keuntungan luar biasa untuk kemajuan TNI.

10 Perwira Tinggi TNI yang mendapat penganugerahan dari Presiden Republika Indonesia Joko Widodo yaitu Pangkogabwilhan III Letjen TNI Ganip Warsito, Pangkostrad Letjen TNI Eko Margiono, M.A., Irjen Kemhan Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana, S.I.P., M.M., Danpusterad Letjen TNI R. Wisnoe Prasetya Boedi, Wakasal Laksdya TNI Ahmadi Heri Purwono, S.E., M.M., Pangkogabwilhan I Laksdya TNI I Nyoman Gede Ariawan, S.E., M.M., Irjen TNI Letjen TNI (Mar) Bambang Suswantono, S.H., M.H., M.Tr.(Han), Rektor Unhan Laksdya TNI Dr. A. Octavian, S.T., M.Sc., D.E.S.D., Pangkogabwilhan II Marsdya TNI Imran Baidirus, S.E., Sekjen Kemhan Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto, M.D.S.

Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya, Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P., Kasum TNI Letjen M. Herindra, M.A., M.Sc. serta pejabat teras Mabes TNI dan Angkatan. 

SuaraForum.com.(Puspen TNI). Inspektorat Jenderal (Irjen) TNI Letjen TNI (Mar) Bambang Suswantono, S.H., M.H., M.Tr (Han) membuka secara resmi Rapat Koordinasi dan Pengawasan (Rakorwas) Inspektorat TNI dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) Tahun 2020, bertempat di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (3/12/2020).

Rakorwas TNI dan Kemhan tahun 2020 mengangkat tema “Penguatan Sinergitas APIP Guna Meningkatkan Efektivitas Kinerja Pengawasan Internal Dalam Rangka Menjamin Penggunaan APBN yang Fokus dan Tepat Sasaran di Lingkungan TNI/Kemhan,” diikuti oleh Irjen Kemhan, para Irjen Angkatan, Wairjen TNI, dengan diselenggarakan secara sederhana ditengah pandemi Covid-19.

Dalam amanatnya Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P yang dibacakan oleh Irjen TNI mengatakan bahwa Presiden RI pada acara Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2020, mengingatkan mengenai pentingnya tata kelola keuangan negara yang baik khususnya dalam menangani pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. “Tata kelola harus tepat sasaran dengan birokrasi yang tidak berbelit-belit,” tegasnya.

Menurut Panglima TNI, sinergi aktif dengan lembaga pemeriksa eksternal dan aparat Penegak Hukum (APH) harus terus dilakukan. Dukungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sangat diharapkan untuk mendampingi dan menyempurnakan langkah-langkah kedaruratan yang diambil Satker dalam penanganan pandemi Covid-19 di lingkungan Kemhan dan TNI.

Lebih lanjut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa selain bersifat fleksibel dalam memberikan asistensi guna mencegah fraud pengawasan intern tetap tidak boleh memberikan toleransi terhadap penyalahgunaan wewenang. Dalam hal ini kolaborasi juga diarahkan untuk mencegah terjadinya pengawasan atau pemeriksaan yang berlebihan yang kontraproduktif dalam penanganan Covid-19.

“Kita patut bersyukur atas pencapaian opini LK, Kemhan dan TNI mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut pada tahun 2018 dan 2019, hal ini menjadi bukti nyata dan efektivitas asistensi yang telah dilaksanakan meskipun demikian laporan keuangan masih harus terus ditingkatkan kualitasnya,” kata Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Panglima TNI memberikan apresiasi yang tinggi terhadap prestasi yang telah dicapai dalam evaluasi akuntabilitas kinerja TNI tahun 2019 oleh Kemenpan dan RB serta hasil pelaksanaan birokrasi reformasi tahun 2019, yang keduanya mendapat nilai baik. Itu semua merupakan jerih payah kita semua sebagai bentuk tanggung jawab kepada rakyat Indonesia.

“Itjen TNI selaku pengawas internal harus dapat mendampingi satuan kerja atau satuan internal TNI Pengawasan Itjen TNI berorientasi pada peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Peran pengawasan internal efektif diharapkan dapat menunjang program kinerja satuan secara efisien dan efektif sehingga mendukung tugas pokok TNI,” pungkasnya.

SuaraForum.com.(Papua). Ketua Presedium Putra-Putri Pejuang Pepera (P5) Yanto Eluay menilai pernyataan Ketua ULMWP Beny Wenda di Luar Negeri yang telah mendeklarasikan diri sebagai Presiden West Papua, hanya untuk mencari panggung atau perhatian publik.

Penegasan Yanto Eluay itu disampaikan menanggapi pernyataan Beny Wenda yang mendeklarasikan dirinya sebagai pemimpin atau Presiden West Papua pada 1 Desember 2020.

“Sehubungan dengan apa yang dilakukan oleh Beny Wenda kami menolak dan menilai itu suatu hal dalam mencari panggung karena dia mulai dianggap gagal.

Jadi hal itu semacam pola yang dilakukan untuk mendapatkan perhatian mencari simpatisan Papua merdeka,” ujar Yanto, Kamis malam (3/12/2020).

Selaku Ketua Presedium Putra-Putra Pejuang Pepera 1969, Yanto Eluay menganggap bahwa Papua telah menjadi bagian tak terpisahkan dari Indonesia sehingga keputusan Pepera dianggapnya adalah sesuatu yang final yang sudah tidak bisa di utak-atik oleh siapapun termasuk seorang Beny Wenda sekalipun.

“Saya selaku Ketua Umum P5 mau menegaskan bahwa sikap kami tetap berpegang pada putusan Pepera. Kami akan menjaga dan mengawal keputusan Pepera 1969 karena Papua sudah sah menjadi bagian dari NKRI,” tegasnya.

Oleh karena itu, selaku Ketua P5 Yanto dengan tegas menolak pernyataan Ketua United Liberation Movement West Papua (ULMWP) Beny Wenda yang menyatakan diri sebagai Presiden Papua Barat.

“Sekali lagi saya pertegas bahwa Papua sudah Final berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa hasil Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat yang diikuti Rakyat Perwakilan Papua Barat sebanyak seribu orang sudah final, saat itu tokoh-tokoh yang terlibat dalam dewan musyawarah sudah mewakili seluruh masyarakat Irian Barat/Papua barat,” tuturnya.

Apapun yang dilakukan oleh kelompok-kelompok bersebrangan dengan NKRI, kata Yanto, P5 siap mengawal keputusan yang sudah dilakukan oleh para orang tua pada saat itu.
Intinya disini, apa yang dilakukan Beny Wenda hanya untuk mencari perhatian publik. “Sebab perjuangan Beny Wenda sudah redup atau tidak mendapatkan simpati. Menurut saya, media saja yang membesar-besarkan gerakan itu,” ungkapnya.

“Tapi kalau orang Papua tidak tahu apa yang dilakukan oleh Beny Wenda apalagi sampai mengaku diri sebagai presiden. Oleh karena itu, saya minta jangan berbicara Papua ini dari luar, hari ini kamu bilang orang Papua sudah memiliki pemerintahan?, jangan memproklamirkan sesuatu yang tidak mendasar,” kata Yanto.

Pada kesempatan itu, Yanto Eluay mengajak masyarakat Papua terlebih Kabupaten Jayapura untuk tidak terprovokasi atas pernyataan dari pihak yang ingin memecah belah Papua.

SuaraForum.com.(Jakarta).  Kolonel Inf Edwin Adrian Sumantha, S.H., PG. Dipl. alumni Akademi Militer tahun 1997, yang pernah bertugas sebagai ADC (Ajudan) Wakil Presiden RI periode tahun 2018-2019 berhasil menjadi lulusan terbaik Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI Angkatan XLVII TA. 2020.

Penghargaan dan Trophy “Wira Adi Nugraha” kepada Kolonel Inf Edwin Adrian Sumantha diberikan langsung oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. pada upacara penutupan Pendidikan Reguler Sesko TNI Angkatan XLVII  TA. 2020, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (3/12/2020).

Upacara penutupan Dikreg Sesko TNI Di Mabes TNI diwakili oleh empat Perwira Siswa (Pasis) Sesko TNI, yaitu Kolonel Laut (P) Tunggul (perwakilan Pasis Sesko TNI), Kolonel Inf Edwin Adrian Sumantha (penerima penghargaan lulusan terbaik Wira Adi Nugraha), Kombes Pol Ahmad Yusep, S.IK (Lulusan Terbaik Sesko TNI dari Polri) dan Kolonel Pnb Andreas A. Dhewo, M.Tr (Han) (penghargaan karya tulis terbaik), sementara Pasis yang lainnya mengikuti upacara secara virtual di Sesko TNI Bandung.

Dalam sambutannya Panglima TNI mengatakan, keberadaan para Perwira dalam pendidikan Sesko TNI telah memberikan warna yang semakin melengkapi, baik dalam proses pembelajaran maupun pada pelaksanaan tugas ke depan.

“Semangat integratif ini harus terus dipelihara dan dijaga untuk memantapkan sinergi TNI-Polri sebagai pilar bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Saya ingin menyampaikan apresiasi atas partisipasi para perwira Polri di Sesko TNI,” ujarnya.

Sebagai pusat keunggulan, Sesko TNI menjadi kawah chandradimuka bagi kader-kader pemimpin TNI dan Bangsa. “Lulusan Sesko TNI hendaknya terus mengembangkan kemampuan diri serta membangun sinergi dalam menyikapi dinamika lingkungan strategis,” kata Panglima TNI.

Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-47 Sesko TNI TA. 2020 yang berlangsung selama tujuh bulan, diikuti oleh 170 Pamen Senior sebagai Pasis dari berbagai matra.  Pamen TNI AD (74 Pasis), Pamen TNI AL (39 Pasis), Pamen TNI AU (36 Pasis), Pamen Polri (17 Pasis) dan 4 Pasis dari negara-negara sahabat (1 Pamen AD Filipina, 1 Pamen AU India, 1 Pamen AU Pakistan, dan 1 Pamen AD Singapura).

SuaraForum.com.(Sambas-Kalbar). Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 642/Kapuas bersama masyarakat melaksanakan karya bakti pembangunan jalan, dengan melaksanakan pengecoran jalan di Dusun Camar Bulan, Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kamis (3/12/2020).

Dansatgas Pamtas Yonif 642/Kapuas Letkol Inf Alim Mustofa di Mako Kotis Entikong, Kab. Sanggau, menyampaikan bahwa kegiatan karya bakti tersebut dilakukan secara bergotong royong oleh tiga orang personel Satgas Pos Temajuk dipimpin Wadanpos Serda Dewa bersama dengan warga setempat.

Menurutnya, kegiatan pengecoran jalan tersebut dilaksanakan dalam rangka karya bakti bersama masyarakat untuk membangun jalan di Desa Temajuk yang biasa dilewati oleh warga. “Karya bakti ini merupakan wujud nyata kepedulian anggota Satgas kepada masyarakat untuk mempermudah akses jalan desa, sehingga warga dapat beraktivitas lebih lancar melewati jalan baru tersebut nantinya,” ujarnya.

Dansatgas Yonif 642 Letkol Inf Alim Mustofa mengatakan bahwa kehadiran anggota Satgas ditengah-tengah masyarakat, sebagai pembangkit semangat gotong royong masyarakat untuk bersama-sama membangun desa menjadi semakin baik lagi kedepannya. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai wujud kemanunggalan TNI dengan Rakyat. (Pen Satgas Yonif 642).

SuaraForum.com.(Puspen TNI). Staf Teritorial TNI menyelenggarakan acara Focus Group Discussion (FGD) tahun 2020 dengan Aparat Komando Kewilayahan TNI, dengan tema “Optimalisasi Peran Aparat Komando Kewilayahan TNI Dalam Pendampingan Pembangunan Desa Tertinggal Guna Membantu Pemerintah Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”, bertempat di Kampung Wisata TMII, Jakarta Timur, Kamis (3/12/2020).

Asisten Teritorial (Aster) Panglima TNI Mayjen TNI Madsuni, S.E. dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Paban II/Puanter Ster TNI Kolonel Pas Lintong Sormin Siregar menyampaikan, kegiatan ini dimaksudkan untuk memperoleh data masukan, mengidentifikasi dan menemukan alternatif pemecahan masalah terkait dengan peran Aparat Komando Kewilayahan (Apkowil) TNI dalam pembangunan desa dan daerah tertinggal guna membantu pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.

Pada hakekat kehidupan berbangsa dan bernegara, seluruh komponen bangsa memiliki kewajiban untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.  “Sejalan dengan itu, TNI sesuai dengan amanat UU RI Nomor 34 tahun 2004 memiliki tugas untuk menegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi segenap bangsa Indonesia yang dilakukan dengan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), dengan 14 tugasnya diantaranya adalah memberdayakan wilayah pertahanan,” kata Aster.

Menurut Mayjen TNI Madsuni, S.E., salah satu bentuk tugas pemberdayan wilayah tersebut berupa turut sertanya TNI membantu pemerintah dalam membangun desa dan daerah tertinggal guna  mensejahterakan masyarakat. “Terkait dengan hal ini sudah banyak kerjasama yang sudah dilakukan oleh TNI dengan kementerian atau lembaga pemerintah dalam upaya untuk mendukung pembangunan daerah khususnya desa dan daerah tertinggal melalui perjanjian kerjasama (MoU) dengan kementerian atau lembaga terkait seperti halnya dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia,” tuturnya.

Selanjutnya Aster Panglima TNI menjelaskan bahwa untuk memperoleh hasil yang lebih optimal  dalam upaya membantu pemerintah  untuk mensejahterakan masyarakat  khususnya di desa, daerah tertinggal  di masa yang akan datang, diharapkan Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dapat memberikan masukan tentang informasi terbaru serta saran upaya yang dapat dilakukan Apkowil TNI terkait pembangunan desa dan daerah tertinggal dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

Aster Panglima TNI Mayjen TNI Madsuni berharap melalui diskusi ini dapat diperoleh data masukan, identifikasi dan menemukan alternatif solusi permasalahan di lapangan, sehingga diperoleh langkah-langkah kongkrit yang dapat dilakukan Apkowil TNI terkait kendala yang  dihadapi, sehingga pembangunan desa dan daerah tertinggal dapat berjalan secara sinergi antar kementerian dan lembaga pemerintah, selaras, terpola  dan berkesinambungan serta tepat sasaran.